Audiensi Kapolda Kaltara dengan Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara, Bahas Rencana Kehadiran HRS di Tarakan
TANJUNG SELOR – Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara di Mapolda Kaltara, Jum’at (19/9/2025). Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 15 organisasi masyarakat (ormas) sebagai bagian dari aliansi.
Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan masyarakat adat.
“Terima kasih atas kedatangan, suatu kehormatan bertemu dengan Bapak sekalian. Polda ini adalah untuk masyarakat, sehingga sudah selayaknya Bapak disambut dengan baik di tempat ini,” ujar Kapolda.
Ia juga memperkenalkan para pejabat utama (PJU) Polda Kaltara yang mendampingi, sekaligus menegaskan komitmen kepolisian.
“Polda wajib membangun dan mendukung program pemerintah,” tambahnya.
Ketua Aliansi menyampaikan apresiasi atas penyambutan tersebut.
“Terima kasih Polda Kaltara sudah memayungi kami sehingga Kaltara sejauh ini damai dan kondusif,” ucapnya.
Tokoh adat Lundayeh, Marli Kamis, menegaskan jaminan pelayanan kepolisian sudah terasa sejak cara penerimaan. Ia juga menyinggung rencana kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Tarakan.
“Jika memang harus hadir, harus dalam pengawasan ketat kepolisian. Apabila dalam ceramahnya ada kalimat intoleran, saya yakinkan akan menimbulkan permasalahan. Setelah pertemuan ini saya harap ada kesepakatan yang bisa kita pegang bersama,” katanya.
Tokoh masyarakat lainnya, Erie Sonley, menyampaikan dukungan penuh kepada Polri.
“Sebagai bentuk dukungan kami untuk Polri, kami turut sosialisasikan kepada warga kami terkait tindak kejahatan. Menyikapi rencana tablik akbar di Tarakan, kami sudah damai dengan situasi kini, jangan sampai terpecah belah,” ucapnya.
Ketua Adat Berusu, Rudy Iqra, menekankan pentingnya menjaga persatuan.
“Semata-mata menjaga dan merakit persatuan yang selama ini telah kita bangun dan jaga. Kami memohon kepada pemerintah dan kepolisian untuk mempertimbangkan pengajian yang menghadirkan HRS,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Alam, tokoh masyarakat lainnya. Menanggapi hal itu, Kapolda Kaltara menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat.
“Kami sudah mendengarkan unek-unek dan harapan kepada kami selaku kepolisian. Terima kasih, ini yang harus kami terima untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Kaltara. Saya merasa damai Kaltara ini beda dengan di Jakarta dan ini harus kita jaga,” ucapnya.
Kapolda menegaskan komitmen aparat dalam menjaga keamanan.
“Terkait kedatangan HRS, aparat kepolisian bertanggung jawab atas keamanan sesuai undang-undang. Komitmen kami tetap Kaltara yang aman dan kondusif. Kami sudah perintahkan Kapolres dari 2 minggu lalu untuk rapat dengan Forkopimda dan pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (HmsPolresta)
